Skema Pemerintah Usai Cabut PBPH PT RAPP: Tak Ada PHK Massal, BUMN-BUMD Berpeluang Masuk

Ahad, 22 November 2026 | 15:38:34 WIB
Jubir Satgas PKH, Barita Simanjuntak/F: ist

PEKANBARU, LIPO - Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP seluas 338.536 hektar melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 pada 19 November 2026 adalah titik kulminasi dari sejarah panjang konflik lahan, gambut, dan kebakaran di Provinsi Riau.  

Tidak sedikit muncul silang pendapat pasca pencabutan izin konsesi ini. Ada yang minta keputusan pemerintah ini dikaji ulang dengan alasan nasib ribuan pekerja yang bakal membuka palung pengangguran baru, namun tidak sedikit yang menganggap keputusan pemerintah sebagai langkah yang tepat menimbang berbagai pelanggaran serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktivitas perusahaan raksasa ini.

Pemerintah sendiri melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengklaim keputusan mencabut izin konsesi PT RAPP ini disebabkan berbagai pelanggaran, seperti kebakaran gambut berulang, sekitar 18.362,74 hektar kebun sawit, 541,46 hektar bukaan tambang tanpa izin, dan 211,54 hektar kerusakan kawasan lindung, plus gangguan zona penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.  

Merespon keputusan pemerintah tersebut, pengamat perminyakan sekaligus aktivis lingkungan, Johny Setiawan Mundung, berharap sikap tegas pemerintah tidak hanya berlaku kepada PT RAPP, tapi seluruh perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Ia minta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan hutan tanaman industri, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Johny menyebut persoalan kebakaran hutan dan lahan di kawasan konsesi perusahaan harus menjadi perhatian serius pemerintah. 

Berdasarkan informasi yang disampaikannya, WALHI menemukan 38 perusahaan sektor kehutanan mengalami kebakaran di areal konsesinya selama Februari hingga Oktober 2026. Ia mempertanyakan tindak lanjut penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada satu perusahaan saja. Perusahaan lain yang terbukti melakukan pelanggaran juga harus mendapatkan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Mundung.

Tak lama berselang setelah Satgas PKH mengumumkan secara resmi pencabutan izin konsesi terserah, pihak PT RAPP pun buka suara.

Dalam pernyataan resmi Corporate Communications PT RAPP, pada Jumat (20/11/2026),  pihaknya menyatakan menghormati kewenangan pemerintah. Namun, perusahaan mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi beserta penjelasan lebih lanjut terkait keputusan pencabutan izin tersebut.

"Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait," demikian pernyataan resmi yang disampaikannya. 

Di tengah keputusan tersebut, RAPP menegaskan bahwa perhatian utama perusahaan adalah nasib puluhan ribu pekerja dan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas operasional perusahaan.

PT RAPP bersama Group APRIL mengklaim mempekerjakan lebih dari 41.000 orang serta melibatkan ratusan pelaku usaha lokal sebagai pemasok barang dan jasa.

Pernyataan pihak PT RAPP yang menyinggung soal tenaga kerja ini tentunya menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Apakah tenaga yang jumlahnya puluhan ribu tersebut akan di PHK atau tidak. 

Menurut Juru Bicara (Jubir) Satgas PKH, Barita Simanjuntak, pemerintah sudah menghitung dampak pencabutan izin jauh sebelum keputusan itu diambil. Operasional RAPP tetap berjalan lewat mekanisme pengelolaan baru yang disiapkan negara.

Pemerintah pusat memastikan pencabutan izin PBPH PT RAPP bukan akhir dari operasional perusahaan. Ribuan karyawan dipastikan tetap bekerja. Tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

"Pencabutan izin PBPH PT RAPP tidak akan menghentikan operasional perusahaan yang berjalan saat ini. Itu poin pertama, karena tentu saja pemerintah memikirkan keberlanjutan," tegas Barita, pada  Sabtu (21/11/2026).

Tambahnya lagi, agar roda usaha tidak berhenti, pemerintah menyiapkan skema pengelolaan yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Skema ini dirancang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Perusahaan tetap beroperasi, karyawan tetap bekerja, dan masyarakat sekitar tetap mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas usaha tersebut.

"Itu sudah diatur agar karyawan tidak dirugikan, masyarakat juga tidak dirugikan, tetapi regulasi tegak," kata Barita.

Ia juga menegaskan hak-hak pekerja tetap dijamin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Karyawan juga akan mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai regulasi. Kedaulatan ekonomi, kepatuhan pada regulasi menjadi prinsip yang dikaitkan dengan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitarnya," pungkasnya****

 

Tags

Terkini